PPID kabupaten Tabanan Konsultasi ke Kementrian Kominfo

Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PPID kabupaten Tabanan melakukan konsultasi ke Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait pelaksanaan PPID yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 2 sampai 3 Oktober 2018. Konsultasi diterima oleh Bapak Dedy Supriatna sebagai Pelaksana harian PPID Kementrian Kominfo

Sesuai dengan konsultasi di Kementrian Kominfo didapat bahwa PPID di Kementerian Kominfo hanya menyangkut informasi dan dokumentasi pada Kementerian Kominfo saja, tidak pada Kementerian yang lain. Berbeda dengan di daerah dimana PPID Kabupaten/Kota di rangkum oleh Dinas Kominfo masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal Pemerintahan Daerah berada dibawah naungan kementrian Dalam Negeri. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan PPID lebih komplek, karena sebagai sekretariat PPID.

Hal yang juga menjadi perhatian adalah dalam menentukan informasi yang dikecualikan. Dimana dalam menentukan sebuah informasi dan dokumentasi yang dikecualikan harus melalui sebuah uji konsekuensi yang membutuhkan proses yang cukup matang. Sehingga dalam memutuskan sebuah informasi dan dokumentasi tersebut dikecualikan, dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan melibatkan pakar-pakar komunikasi untuk instansi terkait. Menentukan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik hanya dapat dilakukan oleh penguasa informasi dan dokumentasi tersebut.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *