Rapat Koordinasi PPID

Tabanan – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat koordinasi di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, Rabu (10/7). Rapat PPID dipimpin oleh PPID Utama, I Wayan Suradigama, SH didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, I Made Andi Suryawan, ST, MM serta dihadiri oleh PPID Pembantu dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam pemaparannya Suradigama mengatakan bahwa Badan Publik wajib menyajikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan UU tersebut maka wajib bagi Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat luas baik informasi secara lisan maupun berupa Daftar Informasi Publik (DIP). “Merujuk dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kita (Tabanan) sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1239/03/HK&HAM/2019 tentang Susunan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan”, paparnya.

Suradigama menegaskan hal-hal yang penting dalam pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga pelayanan dari OPD dan Perusahan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal. “Yang terpenting dalam pelayanan informasi kepada masyarakat adalah ada orang yang menerima serta dapat memberikan penjelasan awal sehingga masyarakat tidak binggung saat membutuhkan informasi. Apabila si penerima tidak mampu untuk menjelaskan, maka meminta bantuan kepada yang membidangi untuk menjelaskan informasi yang diinginkan oleh masyarakat tersebut”, tegasnya.

“Perusahaan Daerah Kabupaten Tabanan diharapkan juga dapat melaksanakan UU No 14 Tahun 2008 karena merupakan aset daerah”, imbuhnya.

Suradigama mengharapkan peran aktif dari PPID Pembantu. “Kami harapkan OPD selalu aktif dalam memperbaharui daftar informasi publiknya baik yang berupa dokumen/arsip serta yang berupa softcopy untuk diunggah pada website masing-masing OPD secara berkala. Terkait dengan penetapan informasi yang dikecualikan, perlu melaksanakannya melalui rapat uji konsekuensi untuk memutuskan informasi yang dikecualikan, tutupnya.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *